1 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, ideologi yang menurut saya sederhana namun sempurna. Ideologi yang senantiasa menang melawan komunis yang bengis. Ideologi fleksibel yang menengahi antara sosialis dan individualis. Serta ideologi yang senantiasa tetap berdiri kokoh meski berperang melawan waktu. Namun saat melihat kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini, muncullah pertanyaan akan kesaktian pancasila itu sendiri. Masih saktikah Pancasila?


Pada jaman dulu, bersumber pada orang tua saya, setiap jenjang pendidikan harus mengikuti Penataran P4 alias Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Sekilas memang terdengar membosankan, padahal bila disampaikan secara verbal berikut contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari, mungkin P4 akan lebih hidup dan menarik untuk dipelajari. 


Namun reformasi mengubah semuanya. Pancasila tidak lagi menjadi bahan ajar utama di sekolah, mulai dari hilangnya Penataran P4 hingga berubahnya PMP menjadi PPKN. Padahal PMP alias Pendidikan Moral Pancasila jauh berbeda dengan PPKN yang lebih mengedepankan aspek administratif dalam bernegara. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila mulai dilupakan. 

Perlahan namun pasti nilai-nilai dari luar yang tak jelas juntrungannya mulai merasuk ke dalam jiwa anak muda melalui media televisi maupun internet. Informasi dari luar menyerbu masuk ke wilayah Indonesia tanpa kontrol, terutama ideologi-ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila. Pemikiran anak-anak muda kini mulai menjurus ke arah hedonisme dan semau gue.

Dalam kehidupan sehari-hari kini, morale value dari Pancasila berubah total dari aslinya. Ketuhanan yang Maha Esa kini diubah menjadi Keuangan yang Maha Kuasa. Anything with money, bahkan segala urusan bisa beres dengan uang. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab seakan telah lenyap ditelan waktu, dimana terjadi penindasan masyarakat mayoritas terhadap kaum minoritas. 

Kini nampaknya Federasi Indonesia lebih cocok ketimbang Persatuan Indonesia, dimana tiap-tiap daerah hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan daerah sekitarnya. Bahkan pemerintah Kabupaten/Kota sudah berani membangkang terhadap Pemerintah Provinsi, bahkan Pemerintah Pusat. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan seakan dilupakan oleh para pemimpin negeri. Para wakil rakyat tidak lagi mewakili masyarakat pemilihnya tapi mewakili kepentingan dirinya dan golongannya. 

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia pun nampaknya telah dianak-tirikan. Bisa dilihat bagaimana ketidakadilan terhadap rakyat kecil di berbagai aspek kehidupan. Contoh konkritnya ialah para petinggi korup yang dihukum lebih ringan daripada rakyat miskin yang mencuri demi sesuap nasi. Maka tak heran jika rakyat kecil bertanya-tanya, “Adakah keadilan di negeri ini?


Lalu apakah Pancasila masih sakti dalam mengatasi kehidupan berbangsa dan bernegara? Upacara bendera memang masih berlangsung terutama di instansi pemerintah, tetapi selepas itu kehidupan kembali seperti sediakala. Para pahlawan revolusi tentu akan menangis dalam kuburnya bila melihat kondisi bangsa saat ini, dimana para elit saling mencakar satu sama lainnya sementara rakyat banyak masih menengadahkan tangan ke atas seiring meminta pertolongan.