RUU Komponen Cadangan (Komcad) Pertahanan Negara dicurigai sebagai cara lain negara membungkam kaum sipil. Pasalnya, jelas-jelas negara sedang aman dan tanpa ancaman militer dari negara lain, namun pemerintah malah memunculkan wacana berjudul “Wajib Militer”. Ada apakah gerangan?


Hal ini bisa dipahami, mengingat di era demokrasi seperti saat ini, negara tidak lagi bisa leluasa ber-otoriter dalam mengendalikan warganya. Salah satu trik mengendalikan warga agar menjadi docile adalah melalui prosedur demokrasi (produk hukum) seperti ide ini.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan Pertahanan Negara, Komcad didefinisikan sebagai, “sumber daya nasional, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.” Komponen utama sendiri taka lain adalah TNI.

Dengan cepat RUU Komcad membingungkan banyak orang. Sebagian orang memahami Komcad sebagai wajib militer, dimana setiap orang wajib ikut jika dipanggil dan dipidana jika menolak tanpa alasan yang sah. Sementara, pihak lain, dalam hal ini Kementerian Pertahanan menyatakan, Komcad bukanlah wajib militer.

Kebingungan banyak orang terkait apakah Komcad sebagai wajib militer atau bukan tak terlepas dari rancunya pengaturan redaksi dan tata letak pasal dalam RUU Komcad. Seharusnya pasal 9 yang mengatur persyaratan untuk dapat menjadi anggota Komcad diletakkan lebih di awal dibandingkan pasal 8 yang mengatur pengangkatan Komcad.

Masyarakat berfikir bahwa setiap pegawai negeri sipil (PNS), pekerja dan/atau buruh, wajib menjadi Komcad (Pasal 8 Ayat 1) dan jika menolak tanpa alasan yang sah dipidana paling lama satu tahun (Pasal 38 Ayat 1). Padahal kenyataannya yang dimaksud Komcad adalah, orang wajib menjadi Komcad jika memenuhi syarat-syarat yang ada dalam RUU Komcad, dimana untuk memenuhi syarat tersebut haruslah terlebih dahulu melalui serangkaian tes-tes dan latihan kemiliteran.

Persyaratan untuk diangkat sebagai Komcad diatur dalam Pasal 9 Ayat 1, yakni: (a) persyaratan umum, (b) persyaratan kompetensi, dan (c) latihan dasar kemiliteran. Persyaratan umum meliputi: (i) WNI telah berusia 18 tahun, (ii) beriman dan bertakwa, (iii) setia pada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, dan (iv) sehat jasmani dan rohani. Sehingga, bila seseorang sudah memenuhi syarat dan telah dilatih kemiliteran atau lulus tes, maka ia wajib menjadi anggota Komcad bila ada panggilan, atau dipidana jika menolak tanpa alasan yang sah.


Membingungkan memang, sebab RUU Komcad sendiri memang tidak menyebutkan dengan gamblang bahwa ada prosedur pengumuman, pendaftaran, dan seleksi sebagai anggota Komcad. Kemudian, tidak ada pengaturan yang tegas bahwa siapa saja bisa secara suka rela untuk mendaftar seleksi pelatihan calon Komcad. Sehingga seolah-olah dianggap sebagai paksaan.

Selanjutnya, beberapa ketentuan dalam RUU Komcad dinilai diskriminatif. Misalnya, subjek yang diwajibkan menjadi anggota Komcad hanyalah PNS, pekerja dan/atau buruh. Ruang lingkup demikian tak mencakup warga Negara berprofesi lain. Belum lagi ketentuan yang membenarkan pengambil-alihan badan hukum atau hak milik perseorangan (pribadi) menjadi sumber daya Komcad (Pasal 14). Hal yang bertentangan dengan, antara lain, Pasal 28G UUD 1945 yang menekankan bahwa perlindungan harta benda dalam kekuasaan seseorang merupakan hak asasi manusia.

Ada baiknya pemerintah memikirkan ulang kebijakan ini. Sebab, dari segi materi, muatan RUU Komcad dianggap tak layak dikarenakan banyak memuat materi yang kontroversial. Aturan-aturan yang tak jelas atau multitafsir sangatlah rawan disalahgunakan. Selain itu, dari segi urgensi, Komcad tidak mendesak karena Indonesia tidak dalam kondisi terancam oleh serangan militer pihak asing.