Sejak Januari ini, pemerintah bersama DPR tengah mengagendakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) redenominasi rupiah sebagai program utama Legislasi Nasional 2013.  Pemerintah dan pakar pengamat mengatakan dengan gampangnya bahwa dalam redenominasi adalah hanya menghilangkan tiga nol dari angka nominal uang rupiah yang ada dikantong anda dan nilainya tetap sama saja serta tidak ada perubahan.


Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing bisa disebut sebagai biang keladi dari kebijakan yang isunya akan diberlakukan mulai awal tahun 2014. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang sebelumnya berada dikisaran Rp 9.800 hingga Rp 9.900 kini telah menyentuh angka Rp. 11.000 / US$ 1. Hal inilah yang membuat pemerintah mengambil jalur cepat dengan memotong tiga digit rupiah.

Akar masalah utama jatuhnya mata uang kita adalah karena inflasi. Saya masih ingat ketika ayah saya bercerita bahwa pada tahun 1990-an, ketika US$ 1 sama dengan Rp 1.000. Dengan hanya berbekal uang sebesar Rp 2 juta, beliau sudah bisa membeli seperangkat komputer bermerek terkenal. Namun, pada tahun 1998, ketika krisis moneter yang disebabkan oleh inflasi gila-gilaan, semua berubah drastis. Harga komputer bermerek pun merangkak naik hingga menyentuh kisaran Rp 10 juta.

Inflasi, seperti tertulis di buku-buku ekonomi, bisa disebabkan banyak hal, yakni depresiasi rupiah, jumlah uang beredar, defisit APBN, pemberian kredit perbankan yang konsumtif, tingginya utang luar negeri, ketergantungan barang impor, dan sebagainya. Dari sisi jumlah uang yang beredar yang menyebabkan inflasi terjadi, disebabkan banyaknya uang kertas yang dicetak melebihi cadangan emas yang melatarbelakangi.


Di pengujung tahun 2012 lalu, sederet fakta seolah memperingati betapa Indonesia rentan terjerumus lagi kedalam jurang inflasi. Utang Indonesia sudah mencapai Rp 1.944 triliun. Sebagian besar APBN tersedot untuk anggaran birokrasi dan subsidi salah sasaran, seperti subsidi energi yang tak tepat sasaran.

Pertumbuhan yang berada pada angka 6,1%, ternyata 70% didorong sektor konsumsi domestik yang sebagian besar bersumber dari impor, sehingga uang yang dikeluarkan oleh konsumen mengalir ke perusahaan-perusahaan asing yang berkantor di Indonesia. Dominasi asing mencengkeram di mana-mana, seperti 74% ladang migas milik asing, bahkan porsi kepemilikan investor asing di pasar saham mencapai 58,37%. Jika persoalan ini semua tak juga diatasi, usaha menyeratakan nilai rupiah kepada mata uang asing hanya mimpi di siang bolong.

Redenominasi seolah menjadi solusi atas kesenjangan nilai mata uang rupiah dengan mata uang lainnya. Dengan penggambaran perbandingan nilai rupiah dengan dolar AS yang tidak lagi terlalu jauh, seolah menggambarkan nilai rupiah yang menguat dan stabil, padahal penguatan tersebut adalah penguatan semu.

Pemerintah jangan berspekulasi bahwa masa sekarang berbeda dengan masa awal orba. Siapa yang bisa menjamin psikologi masyarakat akan stabil ketika redenominasi diterapkan seketika. Selain itu, fundamental ekonomi kita yang masih keropos yang mengancam ketahanan ekonomi perlu menjadi pertimbangan serius sebelum parlemen mengetuk palu pengesahan RUU Redenominasi.

Jangan sampai Indonesia mengulang sejarah tahun 1966 dimana redenominasi rupiah malah berubah menjadi senering yang berakibat pada pemotongan nilai mata uang sekaligus nilai tukar. Semoga dejavu tersebut tak lagi hinggap menghampiri bumi pertiwi.