Bukan sulap, bukan sihir. Uang sebesar Rp 1.000.000,- akan menjadi Rp 1.000,-. Setiap pecahan mata uang rupiah pasti akan berkurang tiga digit jika rededominasi jadi diberlakukan di Indonesia. 


Rencana redenominasi hampir pasti diterapkan. Pemerintah bersama DPR tengah mengagendakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) redenominasi rupiah sebagai program utama Legislasi Nasional 2013. Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, sebagai penanggung jawab program malah sejak Januari ini telah memulai proses sosialisasi, hingga tahun depan uang rededominasi sah diedarkan.

Namun, kebijakan ini tak terlalu digubris oleh masyarakat sebab tak ada kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan mereka. Jelas, tak ada korelasi antara pemotongan tiga digit nominal terhadap kesejahteraan rakyat. Redenominasi lebih pas disebut sebagai politik pencitraan pemerintah agar terlihat lebih berwibawa di tengah kekuatan mata uang negara maju seperti dollar, euro maupun poundsterling.

Fakta memang berbicara, mata uang rupiah terjun bebas di hadapan mata uang dollar. Secara nominal rupiah bisa dikatakan luar biasa jika dianalogikan dengan mata uang dolar AS. Padahal, nyatanta mata uang rupiah jauh di bawah dolar. Sehingga, kebijakan redenominasi membuat rupiah tidak lagi dianggap junk.


Redenominasi memang berbeda dengan sanering yang berakibat pada pemotongan nilai mata uang sekaligus nilai tukar. Namun, perlu diingat bahwa redenominasi bisa jatuh kepada sanering jika pemerintah tak hati-hati, terutama dalam mengendalikan inflasi. Indonesia punya pengalaman buruk terhadap redenominasi rupiah. Tahun 1966, dengan alasan mata uang rupiah terlalu besar angka nominalnya, pemerintah Orde Baru (Orba) melakukan redenominasi rupiah di mana pecahan Rp 1.000,- UL (uang lama) ditukar dengan Rp 1,- UB (uang baru).

Sama seperti sekarang, pemerintah Orba meyakinkan masyarakat bahwa redenominasi ini tidak memengaruhi harga barang. Tapi, realitasnya tak demikian. Ketika dijalankan harga barang pun turut merangkak naik. Alasannya sederhana, persepsi dan psikologi masyarakat tak bisa berubah dan tidak bisa menerima bahwa Rp 1,- UB nilainya sama dengan Rp 1.000,- UL.

Pemerintah perlu mengambil pelajaran dari kegagalan redenominasi di zaman Orba. Kegagalan penerapan redenominasi justru berdampak sangat buruk bagi rakyat kecil. Sudahlah tak mendapatkan manfaat ketika penerapan redenominasi berhasil, malah mendapatkan risiko terburuk ketika redenominasi gagal diterapkan.

Jangan sampai mengatakan kepada rakyat bahwa penghilangan tiga digit angka pada rupiah tidak berisiko bagi kehidupan ekonomi mereka, namun kenyataannya malah memukul telak kehidupan ekonomi rakyat yang sekarat. Itu sama saja dengan memanipulasi tiga digit pada kehidupan rakyat negeri ini.