Sudah muak rasanya mendengar segala kesedihan dan penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita masyarakat Papua. Menjadi sebuah ironi tersendiri ketika alam yang begitu subur dan kaya namun tak mampu membuat masyarakatnya untuk hidup sejahtera. Mereka dikorbankan akibat kerakusan dan ketamakkan pemerintah karena telah tidak mampu menjadi pemimpin yang berdaulat dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Mereka dikorbankan untuk tetap menjadi primitif di bumi mereka sendiri yang begitu kaya.



Rakyat Papua begitu sakit hati karena diperlakukan tidak adil oleh negaranya sendiri. Rakyat Papua harus melawan sendiri perjuangan mereka mengusir penjajah baru lewat korporasi pertambangan yang telah merampok kehidupan mereka. Perjuangan masyarakat Papua menjadi semakin sulit ketika polisi penegak hukum juga sudah disuap oleh Freeport.

Nasionalisasi Freeport merupakan satu-satunya harapan untuk membuat perubahan. Sudah saatnya Freeport diambil alih untuk menjadi milik Indonesia. Nasionalisasi Freeport merupakan langkah yang paling jelas dan tegas untuk membuktikan bila penyelenggaraan pemerintahan saat ini memang untuk melakukan perlindungan dan kesejahteraan terhadap rakyat.


Grasberg Mine merupakan tambang emas terbesar di dunia milik Indonesia. Alih-alih mampu membuat rakyat Indonesia menjadi sejahtera, keberadaan tambang emas di Papua bahkan tidak mampu untuk menyejahterakan masyarakat Papua sendiri. Tambang emas malah dinikmati oleh Amerika sebagai imperialis modern bahkan kabarnya tambang emas Indonesia inilah yang menjadi pendapatan konsisten Amerika Serikat sehingga bisa membantu Amerika untuk tidak terpuruk akibat krisis ekonomi global yang terjadi beberapa waktu lalu.

Keberadaan Freeport di Papua hanyalah menjadi luka dalam tubuh Nusantara. Bukan hanya masalah kekayaan bangsa yang diambil tetapi juga kerusakkan lingkungan yang telah ditimbulkan akibat dari kegiatan eksplorasi pertambangan. Bagaimana mungkin mereka mengambil tambang milik kita lantas diolah di sini dan begitu menjadi barang tambang murni baru dikirim ke Amerika. Indonesia dirampok dan diperkosa kekayaan tambangnya bahkan dirusak lingkungannya sedangkan hasil tambang dinikmati oleh Amerika.

Belum lagi konspirasi yang dilakukan oleh Amerika dengan menciptakan konflik di Papua. Bukan tidak mungkin sebentar lagi akan tercipta konflik yang besar di Papua dan dewan keamanan PBB memutuskan mengambil alih keamanan di Papua melalui kedok pasukan transisi. Kalau sudah begini tinggal menunggu waktu kalau Papua akan lepas dari Indonesia dan mengikuti jejak Timor Leste yang ternyata kemerdekaan yang didapatkan pun tidak membuat mereka sejahtera karena hanya akal licik dari negara-negara Barat.

Maka sebelum terlambat dan muncul penyesalan. Hanya ada satu jalan untuk menyelesaikan semua ini. Usir Freeport dari indonesia, kita harus bisa seperti Kuba dan Venezuela yang melakukan nasionalisasi terhadap tambang milik mereka. Kita harus berkaca kepada sejarah untuk mengulang kegiatan nasionalisasi terhadap perusahaan asing seperti yang pernah kita lakukan pada era Bung Karno tahun 1958. Cara untuk menyelamatkan Papua adalah dengan melakukan nasionalisasi terhadap tambang di sana.

Renegosiasi kontrak baru pemerintah dengan Freeport hanya omong kosong saja. Sampai kapan kita mau dibodohi untuk hanya mendapatkan secuil dari hasil tambang yang sebenarnya semuanya adalah milik kita. Saat ini Indonesia hanya mendapatkan 1% dari hasil tambang yang dilakukan oleh Freeport.  Tegaskan kepada Amerika tak ada kontrak baru dan kontrak lama telah berakhir hari ini juga.

Bagi para kalangan yang pesimis mungkin akan melihat nasionalisasi Freeport justru akan membuat negara semakin kacau karena keburukkan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita memang ingin berubah untuk menjadi lebih baik maka kita harus yakin dan konsekuen bahwa kesungguhan harus dimulai dari diri sendiri.

Masalah kemampuan kita untuk mengolah tambang dengan alasan keterbatasan sumber daya manusia hanyalah ungkapan para pecundang. Berapa banyak insinyur Indonesia yang lulus setiap tahunnya belum lagi bila ditambah dengan para insinyur pertambangan Indonesia yang sekarang sedang bekerja di luar negeri. Perubahan menuju arah yang lebih baik akan membutuhkan pengorbanan namun semuanya akan tergantung kepada kemauan kita untuk menyelamatkan Papua dengan cara meengambil alih Freeport sekarang juga.


Kisruh yang sekarang sedang terjadi di Freeport adalah momentum yang tepat untuk mengusir Freeport dari Nusantara. Freeport telah melanggar hak para pekerja untuk mendapatkan upah yang layak. Sebagai negara yang berdaulat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka Indonesia pantas saja memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan Freeport.

Tentu ini semua sebenarnya menjadi ujian bagi pemerintah kita untuk membuktikan bahwa mereka memanglah pemimpin dari negara yang berdaulat dengan mampu mengambil segala keputusan tanpa adanya tekanan dari pihak asing. Kalau memang SBY ingin membuktikan kalau ia ada di pihak rakyat Indonesia maka tidak ada alasan lagi untuk melakukan nasionalisasi terhadap Freeport dan bahkan perusahaan tambang asing lainnya.

Nasionalisasi Freeport akan membebaskan Papua dari kekangan penderitaan yang mereka rasakan saat ini. Nasionalisasi Freeport akan menjadi langkah awal bagi bangsa Indonesia untuk mandiri dalam menjalankan kedaulatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Nasionalisasi Freeport dan semua perusahaan asing lainnya adalah pembuktian bahwa pemerintah memang memiliki niat untuk memajukan dan memperjuangkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.